Apakah boleh menjatuhkan
sanksi PHK tanpa didahului pemberian Surat Peringatan 1-3. Mengenai hal
tersebut diatur dalam PP yang pasalnya menyebutkan bahwa perusahaan
dapat menjatuhkan sanksi PHK dalam keadaan mendesak (tanpa didahului
Surat Panggilan) dan sudah ada ketentuan jenis-jenis tindakan yang
dikategorikan.
Terima kasih
Jawab :
Kalau
dalam PP sudah dicantumkan boleh PHK karena alasan mendesak, ya tinggal
dieksekusi saja to, toh PP pastinya juga sudah di setujui oleh
Disnaker, kecuali kalau PPnya belum ada persetujuan Disnaker. tapi bisa
saja kalau karyawan terlibat tindakan kriminal, karena pasal yang
dikenakan adalah pasal2 KUHP.
Semoga dapat membantu
Jawab 2 :
"PHK karena alasan mendesak" ada dalam SE Menakertrans No. 13 thn 2005,
dimana SE tsb dimaksudkan untuk menjelaskan salah satu amar putusan MK
012.
"PHK karena alasan mendesak" dapat dilakukan, namun tetap saja harus melalui penetapan LPPHI.
Jadi, kurang tepat/pas/lengkap tanggapan Pak Adi Irianto terkait "PHK karena alasan mendesak" ini, dikarenakan maksud putusan MK no. 012 yg "menganulir" ketentuan pasal 158 UU 13/2003 adalah dalam hal terjadi pelanggaran/kesalahan berat, perusahaan tidak dapat mem-PHK secara sepihak TANPA ada putusan pengadilan.
Demikian dan terima kasih.
"PHK karena alasan mendesak" dapat dilakukan, namun tetap saja harus melalui penetapan LPPHI.
Jadi, kurang tepat/pas/lengkap tanggapan Pak Adi Irianto terkait "PHK karena alasan mendesak" ini, dikarenakan maksud putusan MK no. 012 yg "menganulir" ketentuan pasal 158 UU 13/2003 adalah dalam hal terjadi pelanggaran/kesalahan berat, perusahaan tidak dapat mem-PHK secara sepihak TANPA ada putusan pengadilan.
Demikian dan terima kasih.